Apa itu Perjanjian ? Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa :Perjanjian adalah suatu perbuatan manakala satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.Sedangkan menurut istilah Communis opinio doctorum (pendapat para ahli hukum)Perjanjian merupakan perbuatan hukum untuk mencapai kata sepakat terhadap objek tertentu antara para pihak yang menimbulkan akibat hukum. Apa saja pembentuk …
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Medan Mulyadi Sihombing mengharapkan generasi muda atau milenial memiliki kesadaran hukum. Untuk itu, Permahi turun ke lingkungan sekolah memberikan pemahaman hukum bagi pelajar. Permahi sebagai organisasi anak muda di bidang hukum turut ambil bagian dalam proses penyadaran bagi generasi penerus bangsa. Mulyadi mengatakan untuk menyasar …
Kalau ada warga negara kita yang berbuat kesalahan, melakukan pelanggaran dan kejahatan secara hukum, karena mereka tidak tahu itu dilarang, kalau itu tidak boleh oleh hukum dan peraturan, maka sesungguhnya kita ikut bersalah, tandas Presiden di depan para penyelenggara negara yang kebanyakan bergerak di bidang hukum. Dikaitkan dengan aksesibilitas masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, Presiden Susilo …
PertanyaanSaya memiliki utang, tapi saya sedang kesulitan membayar. Akhirnya kami sepakat secara verbal untuk melunasi dengan cara mencicil. Namun, tiba-tiba saya diancam segera melunasi semua utangnya. Apa yang sebaiknya dilakukan? Sebab memang tidak ada bukti fisik kalau pembayarannya jadi boleh dicicil. Intisari JawabanKesepakatan secara verbal atau lisan untuk melunasi utang dengan cara mencicil dapat diklasifikasikan …
Jika Diancam Segera Lunasi Utang, Padahal Sepakat Dicicil Selengkapnya »
Setiap negara memiliki peraturan, termasuk Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, pernyataan tersebut tercantum di dalam salah satu pasal. Negara hukum bersandar pada sebuah keyakinan yang berdasarkan bahwa suatu negara harus dijalankan atas hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan …
Bunyi pasal 1 ayat 3 adalah Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 November 2001. Oleh karena itu aspek kehidupan, kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus selalu berdasarkan hukum. Konsep hukum di Indonesia masih menggunakan hukum peninggalan Hindia Belanda sehingga tidak semua hukum ersebut dapat …
Di era teknologi informasi yang terus berkembang, kehadiran media sosial semakin diperlukan, karena media sosial dapat menjadi sarana komunikasi dan informasi publik yang dapat menjangkau langsung dan cepat kepada semua pihak. Sebagai salah satu media komunikasi, media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk berbagai informasi dan inspirasi, tapi juga ekspresi diri (self expression), ”pencitraan diri” (personal …
PertanyaanMengingat belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai gadai syariah, bagaimana kedudukan Fatwa DSN MUI dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengatur mengenai gadai syariah (rahn)? Dan bagaimana pelaksanaan gadai syariah itu? Apakah PT. Pegadaian (Persero) yang menjalankan gadai syariah harus tunduk terhadap hukum tertulis …
Kedudukan Fatwa DSN-MUI dan KHES dalam Mengatur Gadai Syariah Selengkapnya »
PertanyaanDari yang saya baca dalam UU 37/2004, pada proses kepailitan dan PKPU wajib menggunakan jasa advokat. Pada tahap apa saja jasa advokat harus digunakan? Intisari JawabanPada dasarnya, permohonan pernyataan pailit yang diajukan ke Pengadilan Niaga harus diajukan oleh seorang advokat. Namun tidak berlaku jika permohonan diajukan oleh kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Menteri …
Peran Advokat dalam Proses Kepailitan dan PKPU Selengkapnya »
PertanyaanBagaimana syarat-syarat seseorang diangkat menjadi konsultan hukum pajak? Apakah berbeda dengan konsultan pajak? Haruskah bergelar sarjana hukum atau sarjana ekonomi? Intisari JawabanKonsultan pajak adalah orang/badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, tidak ada terminologi ‘konsultan hukum pajak’, sehingga …
Syarat Menjadi Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak Selengkapnya »
